Karimun, metro12news.id – Pemerintah daerah Kabupaten Karimun melakukan mutasi tenaga honorer hingga menjadi perbincangan hangat sebagian masyarakat, hal inipun ditanggapi langsung oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun selaku mitra kerja di legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Sulfanow Putra sampai angkat bicara soal mutasi honorer tersebut. Sulfanow mengaku tahu betul terhadap langkah yang dilakukan Pemkab Karimun dalam pergeseran tenaga honorer.
“Mutasi tenaga honorer terpaksa dilakukan Pemkab Karimun atas dasar kebutuhan. Karena untuk melakukan perekrutan dipastikan tidak akan memungkinkan karena terkait anggaran. Sehingga dilakukan perpindahan tugas terhadap honorer yang tenaganya dinilai dibutuhkan,” ujar Sulfanow Putra, Senin 25 Januari 2021.
Sebagai mitra dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karimun, Komisi I DPRD Kabupaten Karimun bersama beberapa anggota DPRD Karimun dari semua komisi juga telah melakukan pertemuan dengan Bupati Karimun Aunur Rafiq, di rumah dinas Bupati belum lama ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu juga turut dihadiri para Ketua Komisi di DPRD Karimun, serta Kepala BKPDSDM Pemkab Karimun, Sudarmadi.
“Kepala BKPSDM Pemkab Karimun menjelaskan bahwa mutasi itu dilakukan karena menjawab kebutuhan, khususnya di pulau-pulau dinilai masih sangat dibutuhkan. Sementara untuk melakukan perekrutan honorer sudah sangat tidak memungkinkan, alasannya karena anggaran yang sangat terbatas. Tapi dampaknya honorer pun menumpuk di beberapa OPD, sehingga mereka dipindahkan,” kata Putra sapaan akrabnya.
Atas kebutuhan tersebut, maka Putra juga membantah jika dikaitkan dengan kepentingan atau ada muatan politis.
“Dipastikan tidak ada muatan politis. Pak Bupati Aunur Rafiq memangnya bisa tahu siapa honorer yang tidak memilih dia saat pencoblosan 9 Desember 2020 kemarin? Tentu tidak, artinya ini tidak ada kaitannya ke sana,” ungkapnya. (red)
