Karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri ditemukan beberapa permasalahan.
Adapun temuan BPK yang menjadi masalah yakni, realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak didukung dengan dokumen lengkap.
Kepala OPD terkait kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.